Resensi buku berjudul Tindak pidana pelayanan pertanahan & pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum

Judul Koleksi      : Tindak pidana pelayanan pertanahan & pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum

Penulis                : Yagus Suyadi

Penerbit              : Sinar Grafika

Tahun Terbit        : 2023

Cetakan              : 1

Jumlah Halaman : 236 halaman

ISBN                    : 978-623-391-139-9

Sinopsis

Buku "Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" karya Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si., adalah panduan komprehensif yang membahas aspek hukum, peraturan, dan tantangan terkait pelayanan dan pengadaan tanah di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan untuk kepentingan umum. Buku ini menjelaskan konsep dasar tentang pengadaan tanah untuk pembangunan nasional, termasuk hak negara dalam menguasai tanah serta peraturan pemerintah dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja terkait tata ruang dan pertanahan. Isi dai buku ini juga mengulas aspek hukum pidana dalam pelayanan pertanahan, yang mencakup unsur-unsur tindak pidana yang mungkin terjadi, ketentuan pidana yang berlaku, serta penerapan unsur korupsi dalam konteks pertanahan.

Pada salah satu bagian buku ini menyajikan pengaturan lengkap mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di sini dibahas hukum pengadaan tanah, urgensinya bagi pembangunan, objek pengadaan, serta tahapan-tahapan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan tanah secara legal dan efektif. Kemudian memfokuskan pada tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan tanah, meliputi unsur-unsur tindak pidana, mekanisme pengembalian kerugian negara, hingga penerapan keadilan restoratif dalam proses penuntutan. Bagian ini juga menyertakan studi kasus spesifik, seperti perkara korupsi dalam proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pertanahan di Indonesia diimplementasikan, dengan sorotan khusus pada aspek korupsi dan penyimpangan dalam pelayanan pertanahan. Penulis tidak hanya mengulas peraturan dan ketentuan hukum, tetapi juga menyoroti praktik-praktik di lapangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Dalam pembahasan mengenai keadilan restoratif, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana pendekatan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pertanahan. Penulis juga menggarisbawahi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan proyek-proyek strategis nasional, yang sering kali menjadi sorotan dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami kompleksitas hukum pertanahan di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta pentingnya integritas dalam menjaga kepentingan umum. Dengan cakupan yang mendalam dan berbagai studi kasus aktual, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tindak pidana di bidang pertanahan, sehingga dapat menjadi panduan penting bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat yang peduli akan tata kelola pertanahan yang transparan dan bebas dari korupsi.

Tentang Penulis
Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. adalah seorang ahli hukum yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum pertanahan dan agraria. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, beliau telah meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), Magister Sains (M.Si.), dan gelar Doktor dalam bidang hukum. Pengalaman dan pengetahuan mendalam yang dimilikinya membuatnya menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam bidang kebijakan pertanahan di Indonesia.

Dalam kariernya, Dr. Yagus Suyadi banyak terlibat dalam penelitian, penulisan, serta konsultasi mengenai berbagai aspek hukum pertanahan, terutama terkait dengan pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Beliau dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan di sektor pertanahan, serta berkontribusi dalam berbagai proyek dan kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola tanah di Indonesia.

Karya-karyanya, termasuk buku ini, mencerminkan komitmennya dalam mengedukasi masyarakat serta para profesional hukum mengenai pentingnya memahami dan mematuhi hukum pertanahan. Buku "Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" adalah salah satu kontribusi pentingnya dalam memberikan panduan hukum yang praktis sekaligus mendalam, khususnya untuk mengatasi permasalahan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan dan pengadaan tanah di Indonesia.

Kelemahan Buku
Meskipun buku "Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" karya Dr. Yagus Suyadi menawarkan pembahasan yang komprehensif tentang aspek hukum pertanahan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan oleh pembaca. Pertama, bahasa yang digunakan dalam buku ini cenderung bersifat akademis dan formal, yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca awam yang tidak memiliki latar belakang hukum. Selain itu, meskipun buku ini menyajikan studi kasus, pendekatannya lebih bersifat teoretis daripada praktis, sehingga pembaca yang mencari panduan aplikatif dalam menangani isu-isu spesifik pertanahan mungkin merasa kurang mendapatkan solusi langsung.

Kelemahan lain adalah bahwa buku ini lebih berfokus pada aspek hukum dan regulasi di tingkat nasional tanpa banyak menyinggung variasi kebijakan di daerah, yang padahal sering kali memainkan peran penting dalam praktik pengadaan tanah. Selain itu, isu-isu terbaru dan perkembangan kebijakan yang mungkin terjadi setelah terbitnya buku ini mungkin tidak tercakup, mengingat dinamika peraturan di bidang pertanahan yang kerap berubah. Meski begitu, kelemahan-kelemahan ini tidak mengurangi nilai buku ini sebagai sumber referensi penting, terutama bagi pembaca yang ingin mendalami aspek hukum dan peraturan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kelebihan buku
Buku "Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" karya Dr. Yagus Suyadi memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya referensi berharga di bidang hukum pertanahan. Salah satu keunggulan utama buku ini adalah pembahasannya yang sangat mendetail dan terstruktur, mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan dan pengadaan tanah, mulai dari dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana, hingga penerapan hukum dalam kasus-kasus nyata. Penulis juga memberikan analisis mendalam mengenai implikasi hukum pidana dan korupsi dalam pelayanan pertanahan, yang memperlihatkan komitmennya untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dalam pengelolaan tanah publik.

Selain itu, buku ini menyajikan studi kasus nyata, seperti kasus Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang memperkaya wawasan pembaca tentang bagaimana teori hukum diterapkan dalam konteks praktis. Pembahasan tentang keadilan restoratif dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proyek-proyek strategis nasional juga menambah dimensi yang menarik, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor publik atau yang berkecimpung dalam proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kedalaman informasi yang disajikan, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan siapa saja yang memiliki kepentingan dalam isu tata kelola pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan
Buku "Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" karya Dr. Yagus Suyadi menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan transparan dalam pelayanan serta pengadaan tanah, terutama untuk kepentingan pembangunan umum di Indonesia. Buku ini menunjukkan bahwa sektor pertanahan adalah area yang rentan terhadap tindak pidana, khususnya korupsi, sehingga memerlukan pemahaman mendalam serta pendekatan hukum yang tegas dan berintegritas. Dr. Yagus Suyadi menyoroti bagaimana berbagai peraturan dan kebijakan dapat dioptimalkan untuk mengurangi praktik korupsi, dengan pendekatan hukum pidana dan keadilan restoratif sebagai salah satu solusinya. Studi kasus yang disajikan memperlihatkan bagaimana pelanggaran dalam pengadaan tanah dapat berdampak besar pada kepentingan publik dan keuangan negara. Melalui buku ini, penulis mendorong pembaca untuk memahami tantangan hukum dalam sektor pertanahan serta pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan setiap proses pengadaan tanah. Buku ini menjadi sumber referensi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memahami dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik di Indonesia.

Saran
Untuk penyempurnaan buku ini ke depannya, beberapa saran dapat dipertimbangkan oleh penulis guna meningkatkan daya tarik dan kegunaannya bagi berbagai kalangan pembaca. Pertama, penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan praktis akan membuat buku ini lebih mudah diakses oleh pembaca awam tanpa mengurangi kedalaman informasinya. Selain itu, menambahkan lebih banyak contoh kasus dan studi perbandingan dari daerah yang berbeda di Indonesia dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan hukum pertanahan di berbagai konteks lokal. Penggunaan grafik, diagram, atau infografis untuk memvisualisasikan tahapan dan aspek hukum dalam pengadaan tanah juga akan sangat membantu dalam mempermudah pemahaman pembaca terhadap topik-topik yang kompleks. Penulis juga bisa memperbarui buku ini secara berkala agar selalu relevan dengan perubahan kebijakan terbaru, mengingat regulasi di bidang pertanahan sering kali mengalami penyesuaian. Dengan tambahan tersebut, buku ini tidak hanya akan semakin bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami tata kelola pertanahan dengan lebih baik.

Rekomendasi
Buku "Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan & Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum" sangat direkomendasikan bagi para akademisi, mahasiswa hukum, dan praktisi di bidang pertanahan yang ingin memperdalam pemahaman tentang aspek hukum dalam pelayanan dan pengadaan tanah di Indonesia. Buku ini juga bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, khususnya yang terlibat dalam perumusan dan implementasi regulasi terkait pertanahan dan pembangunan infrastruktur, serta para pegawai pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang berperan dalam proses pengadaan tanah. Selain itu, buku ini dapat menjadi referensi penting bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan peneliti yang fokus pada tata kelola lahan dan pemberantasan korupsi, karena dilengkapi dengan analisis kasus nyata dan pendekatan hukum yang relevan untuk menjaga kepentingan publik. Dengan panduan yang komprehensif ini, buku ini dapat mendukung mereka yang ingin mewujudkan pengelolaan tanah yang transparan, adil, dan efektif di Indonesia.